AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016)

DIMAS AULIA AZIZI, 12218045 (2020) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016). Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) Cover.pdf Download (8MB)
	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (8MB)
	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (8MB)
	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (8MB)
	Text (BAB II) Bab II.pdf Download (11MB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Download (8MB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Download (721kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (8MB)

Abstract

Tesis ini mengkaji akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan terhadap harta bersama (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/Pdt/2016). Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah perjanjian perkawinan tersebut tetap sah bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini suami dan istri, sepanjang perjanjian perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun perjanjian perkawinan tidak dapat mengikat pihak ketiga yang terkait. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tetap mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dalam hal ini suami dan istri. Perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Dimana pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah untuk memenuhi asas publisitas. Sehingga pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau parameter keabsahan perjanjian perkawinan. Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	16 Mar 2022 02:55
Last Modified:	17 Mar 2022 03:36
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1113

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]