PEMBERIAN KEWENANGAN ADVISORY OPINION KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PERUBAHAN UNDANG- UNDANG DASAR NRI 1945

MOH. BAGUS, 12118004 (2020) PEMBERIAN KEWENANGAN ADVISORY OPINION KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PERUBAHAN UNDANG- UNDANG DASAR NRI 1945. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) HALAMAN JUDUL.pdf Download (6MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)

Abstract

Tesis dengan judul “Pemberian Kewenangan Advisory Opinion Kepada Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945” ini bertujuan untuk memberikan intrumen baru dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara serta penjagaan mekanisme ketatanegaraan yang lebih demokratis. Guna menguatkan argumentasi tersebut, akan diurai secara sistematis dasar konstitusional pemberian kewenangan advisory opinion kepada Mahkamah Konstitusi dan pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila diberikan kewenangan tambahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif (normative legal research), dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbadingan (comparative approach). Melalui pendekatan konseptual penulis mengelaborasi konsep negara hukum sebagai doktrin pemahaman penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Adapun pendekatan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai legitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia serta pendekatan perbandingan penulis gunakan untuk memotret pelaksanaan ex ante abstract review di negara Prancis dan Firlandia. Hasil penelitian menyatakan bahwa pentingnya penjagaan hak konstitusional warga negara dan penjagaan mekanisme katatanegaraan yang lebih demokratis masih belum terwujud dengan adanya kewenangan lembaga-lembaga negara saat ini. Pencederaan hak konstitusional warga negara kian terasa dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang di judicial review di Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Sehingga urgensi dari penelitian ini ialah: (1). Melindungi hak konstitusional warga negara dan penjagaan mekanisme katatanegaraan melalui upaya preventif. (2) Upaya preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan kewenangan baru kepada Mahkamah Konstitusi berupa advisory opinion. (3). Dalam hal kaitanya memberikan kewenangan tersebut harus ada pembatasan yang jelas sebagai bentuk dari penjagaan doktrin negara hukum. Kata Kunci : Advisory Opinion, Negara Hukum, Mahkamah Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	19 Apr 2022 02:05
Last Modified:	19 Apr 2022 02:05
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1177

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]