PENERAPAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PROSES KEPAILITAN

DARIAN DARMA SAPUTRA KWAN, 02118070 (2022) PENERAPAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PROSES KEPAILITAN. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
cover.pdf

Download (8MB)
[img] Text (BAB I)
bab I.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB II)
bab II.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB III)
bab III.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB IV)
bab IV.pdf

Download (4MB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
daftar pustaka dan lampiran.pdf

Download (4MB)

Abstract

Kepailitan sering diidentikan atau dikaitkan dengan keadaan insolvensi, atau kecurangan debitur dalam penggelapan pada hak-hak yang semestinya dibayarkan untuk kreditur. Tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo ini secara sadar diketahui oleh kreditur maupun debitur, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan Rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian ini adalah : 1.Apakah perlindungan hukum untuk melindungi debitur dan kreditur dalam pemasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ? 2.Apa yang menjadi prinsip-prinsip pada kurator dalam pembagian harta pailit kepada pihak krediturnya setelah PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dinyatakan pailit dalam putusan 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.sby sudah sesuai?. Hasil dari penelitian ini adalah Undang – Undang kepailitan yang baik harus berlandaskan asas memberi perlindungan yang seimbang. Yang tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur saja, kepentingan debitur pun juga harus sangat diperhatikan. Dalam permasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi masih terdapat ketidakadilan dikarenakan oleh beberapa pihak seperti kreditur yang dengan sengaja melaporkan debitur agar dipailitkan dan Prinsip yang digunakan oleh kurator dalam pembagian atau pembayaran harta pailit kepada pihak krediturnya dalam permasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi menggunakan prinsip Structured Creditors/Structured Prorata. Kata Kunci : Kepailitan, Perlindungan Hukum, Prisip Pembagian Harta Pailit.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository Administrator
Date Deposited: 09 May 2023 02:13
Last Modified: 09 May 2023 02:13
URI: http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1561

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year