PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 241/PID.SUS/LH/2019/PN DUM)

BENI AGUS SAPUTRO, 02119018 (2023) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 241/PID.SUS/LH/2019/PN DUM). Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) cover.pdf Download (6MB)
	Text (BAB I) bab I.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab II.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab III.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab IV.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka dan lampiran.pdf Download (4MB)

Abstract

Indonesia meratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). CITES adalah perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap satwa liar dari perdagangan ilegal antar negara. Terdapat kasus perdagangan satwa pembohong antara negara yang hendak disebarluaskan ke Singapura. Kasus tersebut kemudian diadili dan mendapatkan hukuman yang tinggi dibandingkan dengan kasus tindak pidana serupa di Indonesia. Peneliti tertarik melakukan kajian terhadap ratio decidendi pemidanaan yang bersalah atas tuduhan dalam putusan nomor 241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum? serta melakukan kajian terhadap pertanggungjawaban pidana para dalam putusan nomor 241/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional tentang perlindungan satwa. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan yang telah diberikan terhadap pembela sudah sesuai dengan prinsip penerapan hukum formil yang diatur oleh KUHAP dan secara materiil hukum melalui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai, sehingga para penegak hukum secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang merujuk pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh pengadilan dalam CITES tidak mengatur mekanisme sanksi bagi pelaku tindak pidana. Sanksi bagi pelanggaran tindak pidana diatur berdasarkan yurisdiksi masing-masing negara. Pertanggungjawaban pidana pelaku sudah sesuai dengan prinsip hukum nasional dan sanksi pidana di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Satwa Liar, CITES, Hukum Internasional

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	08 Jun 2023 01:17
Last Modified:	08 Jun 2023 01:17
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1612

Actions (login required)

View Item

Downloads