SUTONO WIDJAJA, 12119007 (2021) POLITIK HUKUM BIDANG PERPAJAKAN SELAMA MASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Narotama.
Text (HALAMAN JUDUL)
cover.pdf Download (8MB) |
|
Text (BAB I)
bab I.pdf Download (4MB) |
|
Text (BAB II)
bab II.pdf Download (4MB) |
|
Text (BAB III)
bab III.pdf Download (4MB) |
|
Text (BAB IV)
bab IV.pdf Download (4MB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
daftar pustaka dan lampiran.pdf Download (4MB) |
Abstract
Tesis dengan judul “Politik Hukum Bidang Perpajakan Selama Masa Corona Virus Disease 2019 di Indonesia” ini merupakan penelitian dan kajian terhadap diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaksanaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian disahkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini diterbitkan saat berlangsungnya pandemi Covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019 dan berdampak pada perkonomian dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020 serta pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Penelitian dan kajian dilakukan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan yang keliatannya banyak memberikan relaksasi (insentif) pajak dimana seharusnya dalam kondisi saat ini pemerintah membutuhkan tambahan dana yang besar untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung terutama dalam sektor kesehatan dan perbaikan ekonomi. Dari penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa rasionalitas (dasar pemikiran) penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan adalah sesuai dengan kajian teori politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 1945 dan juga dapat dibenarkan menurut teori Hukum Tata Negara Darurat yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam keadaan negara darurat (luar biasa) atau hal ihwal kegentingan yang memaksa Kata kunci : Pandemi Covid-19, Perppu, Perpajakan, Politik Hukum, Hukum Tata Negara Darurat
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Hukum |
Depositing User: | Repository Administrator |
Date Deposited: | 13 Jul 2023 05:57 |
Last Modified: | 13 Jul 2023 05:57 |
URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1656 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year