PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK TERKAIT DIVESTASI YANG DILAKUKAN PERSEROAN

MEDINA CITRA AULIA, 12220004 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PUBLIK TERKAIT DIVESTASI YANG DILAKUKAN PERSEROAN. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) cover.pdf Download (7MB)
	Text (BAB I) bab I.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab II.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab III.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab IV.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka.pdf Download (4MB)

Abstract

PT Tbk merupakan PT yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik atau masyarakat. Dengan menjadi pemegang saham publik, masyarakat akan turut mendapatkan pembagian keuntungan. Meskipun hanya minoritas, masyarakat akan merasa turut menjadi bagian dari PT. Maka, sebuah PT yang sahamnya dimiliki oleh publik, tidak boleh bertindak gegabah ketika mengambil suatu keputusan. Apalagi yang berkaitan dengan divestasi, dimana sebelum melakukannya diperlukan persetujaun RUPS. Faktanya ada saja PT yang masih tidak mengikuti norma yang telah ditetapkan pemerintah. Permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait divestasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan UUPT, dan kapan saham dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang telah ada, khususnya UUPT dan UU Pasar Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait dengan divestasi yang dilakukan Perseroan termuat dalam Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, yang menentukan bahwa ketika Perseroan hendak melakukan divestasi, wajib meminta persetujuan RUPS. Saham dapat dikatakan beralih kepemilikannya ketika mendapat persetujuan dari RUPS. Pada PT Terbuka yang jumlah pemegang sahamnya banyak, RUPS dapat dilakukan menggunakan media elektronik. Namun, UUPT belum mengatur khusus hak-hak yang dapat diterima oleh pemegang saham publik secara terpisah. UUPT juga belum memuat ketentuan lengkap mengenai pelaksanaan RUPS melalui media elektronik bagi pemegang saham publik yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karenanya kekurangan tersebut perlu dianalisa kembali agar pemegang saham publik tidak menjadi pihak yang kehilangan hak-haknya dan menjadi rugi. Kata kunci : Pemegang Saham Publik, RUPS, Divestasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	31 Jul 2023 02:05
Last Modified:	31 Jul 2023 02:05
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1687

Actions (login required)

View Item

Downloads