TANGGUNG JAWAB PPAT ATAS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT PAJAK YANG LAHIR DARI PEROLEHAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Syarif Budi Santoso, 12218010 (2020) TANGGUNG JAWAB PPAT ATAS KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT PAJAK YANG LAHIR DARI PEROLEHAN DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) cover - Syarif Budi.pdf Download (7MB)
	Text (BAB I) bab I - Syarif Budi.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - Syarif Budi.pdf Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - Syarif Budi.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Syarif Budi.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Syarif Budi.pdf Download (3MB)

Abstract

Besarnya jumlah pembayaran pajak yang dititipkan kepada PPAT sangat beresiko tinggi, dikarenakanya banyaknya kasus berupa penyalahgunaan pajak yang dilakukan Notaris/PPAT. PPAT memerlukan ketelitian yang tinggi terhadap pajak yang berkaitan dengan hak atas tanah. Karena pajak tersebut digunakan untuk kemajuan daerah dalam hal ini masyarakat luas. Apabila terjadi kesalahan atau kekurangan pajak, maka Negara akan dirugikan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahannya yakni waktu lahirnya utang pajak dari perolehan dan peralihan hak atas tanah dan pertanggungjawaban PPAT atas kurang bayar pajak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang lahir dari perolehan dan peralihan hak atas tanah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Saat terutang pajak dari peralihan hak atas tanah lahir pada saat PPAT telah melakukan pengecakan (checking) ke Kantor Pertanahan/BPN setempat beserta data pendukung ; Apabila terjadi kurang bayar pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka PPAT bertanggungjawab untuk memberitahukan kepada wajib pajak atas adanya kurang bayar pajak untuk membayar kurang bayar pajak sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak agar terselesainya pembuatan akta. Kata Kunci: PPAT, Pajak, Hak Atas Tanah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	02 Oct 2025 04:07
Last Modified:	02 Oct 2025 04:07
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2097

Actions (login required)

View Item

Downloads