BATASAN CAKUPAN PELANGGAN KABUPATEN/KOTA BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BERADA DI LUAR WILAYAHNYA

ADHELIA ANANDA PUTRI, 02121042 (2025) BATASAN CAKUPAN PELANGGAN KABUPATEN/KOTA BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BERADA DI LUAR WILAYAHNYA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Adhelia.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - Adhelia.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - Adhelia.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - Adhelia.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Adhelia.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Adhelia.pdf Download (1MB)

Abstract

Ekspansi layanan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke luar wilayah cakupan menjadi isu hukum yang penting, mengingat tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur batasan operasional layanan BUMD. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan konflik yurisdiksi, ketidakpastian hukum bagi pelanggan, serta risiko sanksi bagi BUMD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pelanggan yang dapat dilayani oleh BUMD, serta akibat hukum yang timbul ketika BUMD melayani pelanggan di luar wilayah cakupannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kepastian hukum bagi pelanggan BUMD diatur dalam regulasi yang membatasi operasionalnya dalam wilayah Perda, kecuali ada perjanjian kerja sama, dengan layanan bagi pelanggan yang memenuhi syarat administratif, geografis, dan teknis serta dilindungi hukum sesuai ketentuan perlindungan konsumen. Kedua, akibat hukum pelayanan BUMD di luar wilayah cakupan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administrasi dan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenai sanksi serta memengaruhi kepastian layanan dan stabilitas keuangan daerah. Rekomendasi untuk pemerintah daerah, seyogyanya menyusun peraturan daerah dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dan Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI) agar mengetahui kebutuhan terkait dengan perluasan wilayah cakupan, dan adanya transparansi keuangan agar kemudian BUMD menjadi efektif dan efisien. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Daerah, Kepastian Hukum, Akibat Hukum, Pelayanan Publik, Perlindungan Konsumen.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 Nov 2025 05:37
Last Modified:	13 Nov 2025 05:37
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2165

Actions (login required)

View Item

Downloads