KONSTITUSIONALITAS PROGRAM PENSIUN TAMBAHAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

AMELIYA RASIDI, 02121028 (2025) KONSTITUSIONALITAS PROGRAM PENSIUN TAMBAHAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Ameliya Rasyidi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - Ameliya Rasyidi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - Ameliya Rasyidi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - Ameliya Rasyidi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Ameliya Rasyidi.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Ameliya Rasyidi.pdf Download (2MB)

Abstract

Oleh : Ameliya Rasidi Penelitian ini mengkaji konstitusionalitas program pensiun tambahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian program pensiun tambahan dengan hak-hak konstitusional warga negara serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan finansial dalam memenuhi kewajiban program ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski program pensiun tambahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa tua, penerapannya berpotensi menambah beban finansial terutama bagi pekerja dengan pendapatan rendah. Selain itu, adanya ketidakselarasan antara kebijakan ini dengan kondisi sosialekonomi masyarakat mencerminkan perlunya perbaikan dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks konstitusional, program ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan sosial dan tidak boleh bertentangan dengan hak ekonomi warga negara. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah fokus pada peningkatan pendapatan riil pekerja sebelum memberlakukan program pensiun tambahan secara wajib, serta memperkuat implementasi program pensiun yang sudah ada melalui BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan PT Asabri. Dengan demikian, harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas institusi pengelola dana pensiun menjadi strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan welfare state dibandingkan dengan menambah program baru yang berpotensi menciptakan kompleksitas dan beban tambahan bagi masyarakat. Kata kunci : Perindungan hukum, program pensiun, jaminan sosial

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 Nov 2025 05:53
Last Modified:	13 Nov 2025 05:53
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2170

Actions (login required)

View Item

Downloads