KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP PERLAKUAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SUPARMAN BUDI CAHYONO, 02121025 (2025) KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP PERLAKUAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Suparman Budi.pdf Download (234MB)
	Text (BAB I) bab I - Suparman Budi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab II - Suparman Budi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab III - Suparman Budi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Suparman Budi.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Suparman Budi.pdf Download (4MB)

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Lengkap Sistematis (PTSL) dirancang Pemerintah untuk mendaftarkan tanah yang belum terdaftar, dengan pelaksanaan pendaftaran secara sistematis dan terencana, maka program ini diharapkan dapat mengurangi sengketa tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengakuan hak tanah yang jelas dan sah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa tentang ratio legis pengaturan kewajiban pembayaran pungutan BPHTB/PPH dan akibat hukum penerbitan sertipikat hak atas tanah dalam hal pelanggaran pembayaran perolehan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis dengan jenis yuridis normatif serta Sumber bahan hukum yang digunakan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa ratio legis dalam pembentukan UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dirancang secara komprehensif dan konsisten dengan berbagai tujuan pendaftaran tanah. Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 30, tidak semua bidang tanah dapat dibukukan PTSL, Sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam legalisasi kepemilikan tanah serta berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan penerbitan sertipikat tanpa pelunasan pajak dapat mengurangi kepastian hukum dan menibulkan akibat hukum yaitu adanya kontadiksi dan ambiguitas tentang BPHTB terutang pada PTSL antara Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 59 ayat 10 dan Pasal 60 Ayat 1 (a). Kata Kunci: Program PTSL, BPHTB Terhutang, Kepastian Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	24 Nov 2025 02:44
Last Modified:	24 Nov 2025 02:44
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2207

Actions (login required)

View Item

Downloads