KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN KONSERVASI PENYU DI PROPINSI JAWA TIMUR (STUDI KONSERVASI PENYU DI KABUPATEN BANYUWANGI)

ARI PRAWESTHI, 02123049 (2025) KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN KONSERVASI PENYU DI PROPINSI JAWA TIMUR (STUDI KONSERVASI PENYU DI KABUPATEN BANYUWANGI). Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) COVER - ARI PRAWESTHI.pdf Download (13MB)
	Text (BAB I) BAB I - ARI PRAWESTHI.pdf Download (8MB)
	Text (BAB II) BAB II - ARI PRAWESTHI.pdf Download (8MB)
	Text (BAB III) BAB III - ARI PRAWESTHI.pdf Download (8MB)
	Text (BAB IV) BAB IV - ARI PRAWESTHI.pdf Download (8MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) DAFTAR PUSTAKA - ARI PRAWESTHI.pdf Download (8MB)

Abstract

Hukum memiliki peran fundamental dalam pembangunan nasional karena berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kepastian, keadilan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah pariwisata, termasuk di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal sebagai wilayah strategis dengan keanekaragaman hayati laut, khususnya kawasan pendaratan dan peneluran penyu. Satwa penyu, yang dilindungi oleh hukum, memiliki nilai ekologis penting bagi keseimbangan ekosistem laut sekaligus bernilai ekonomi melalui pariwisata bahari yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kendati demikian, meskipun terdapat regulasi berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengaturan yang secara spesifik mengatur konservasi penyu belum tersedia. Kekosongan norma ini (rechtsvacuum) berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan provinsi, sehingga upaya konservasi lebih banyak bergantung pada kebijakan sektoral dan inisiatif masyarakat yang tidak selalu memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, konsep, serta perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara yuridis kewenangan provinsi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan telah ditegaskan melalui Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kata Kunci: Kewenangan Daerah, Konservasi Penyu, Kekosongan Norma.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	09 Mar 2026 07:44
Last Modified:	09 Mar 2026 07:44
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2392

Actions (login required)

View Item

Downloads