PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PPN DI PENGADILAN PAJAK (Studi Kasus Putusan Nomor. 012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025)

ENNY DWI WULAN HANDAYANI, 02123050 (2025) PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PPN DI PENGADILAN PAJAK (Studi Kasus Putusan Nomor. 012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025). Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) cover - Enny Dwi Wulan.pdf Download (7MB)
	Text (BAB I) bab i - Enny Dwi Wulan.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Enny Dwi Wulan.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Enny Dwi Wulan.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Enny Dwi Wulan.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka dan lampiran - Enny Dwi Wulan.pdf Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025 mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan teori keadilan. Fokus kajian diarahkan pada penilaian terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa manajemen antar entitas afiliasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, karena lebih menekankan pada bukti administratif formal dan mengabaikan substansi ekonomi hubungan usaha yang ditunjukkan melalui kontrak, bukti pembayaran, dan struktur organisasi. Pendekatan legal-formal ini berimplikasi terhadap pemahaman wajib pajak bahwa hak fiskal hanya dapat dipertahankan melalui dokumentasi baku sesuai interpretasi fiskus dan pengadilan. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan mempersempit ruang pembelaan wajib pajak, khususnya dalam struktur usaha kompleks. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pajak dan perlunya kebijakan pembuktian yang lebih adaptif terhadap dinamika praktik usaha modern. Kata kunci: keadilan, sengketa pajak, PPN, wajib pajak, pembuktian

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	10 Mar 2026 03:29
Last Modified:	10 Mar 2026 03:29
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2398

Actions (login required)

View Item

Downloads