TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PENGHASILAN KORPORASI DALAM UNDANG – UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

IBNU FAJARUDIN, 02123051 (2025) TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PENGHASILAN KORPORASI DALAM UNDANG – UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) cover - Ibnu Fajarudin.pdf Download (8MB)
	Text (BAB I) bab i - Ibnu Fajarudin.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Ibnu Fajarudin.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Ibnu Fajarudin.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Ibnu Fajarudin.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Ibnu Fajarudin.pdf Download (4MB)

Abstract

Sudah sering terjadi di Indonesia bahwa kasus Tindak pidana penggelapan perpajakan sendiri bukanlah hal yang jarang melainkan sudah berkategori umum dan kasus pidana pajak ini bahkan diperbuat oleh sekelompok oknum untuk melepaskan kewajiban mereka sendiri sebagai pihak wajib pajak. Karenanya perlu untuk menulis Tindak Pidana Penggelapan Pajak Penghasilan Korporasi Dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini berfokus pada aturan-aturan hukum yang ada, seperti undangundang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan pengadilan. Peneliti berusaha untuk menggali dan menganalisis norma-norma hukum yang ada serta memberikan tafsiran terhadap aturan hukum tersebut. Dengan Pendekatan Sosiologis Dimana Pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu fenomena sosial dan berusaha untuk menghubungkan hukum dengan masyarakat. Secara umum penyebab terjadi penggelapan pajak bisa dikategorikan menjadi : Kurangnya Pengawasan, Keterbatasan Sumber Daya, Korupsi, Kurangnya Pengetahuan, Motivasi Keuangan, Keterlibatan Pihak Ketiga, Kurangnya Transparansi, Peraturan Pajak yang Kompleks. Tindak pidana penggelapan pajak penghasilan oleh korporasi bisa ditanggulangi dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan tegas, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai, UU HPP memiliki potensi untuk mengurangi penggelapan pajak secara signifikan. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku. Keyword : Tindak Pidana Penggelapan, Pajak Penghasilan Korporasi, Undang – Undang HPP.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	10 Mar 2026 03:31
Last Modified:	10 Mar 2026 03:31
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2399

Actions (login required)

View Item

Downloads