Kebijakan Hukum Pidana Perpajakan melalui Penerapan Restorative Justice

ROMI HENDRA, 02123094 (2025) Kebijakan Hukum Pidana Perpajakan melalui Penerapan Restorative Justice. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

[img] Text (COVER)
cover - Romi Hendra.pdf

Download (9MB)
[img] Text (BAB I)
bab i - Romi Hendra.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB II)
bab ii - Romi Hendra.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB III)
bab iii - Romi Hendra.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB IV)
bab iv - Romi Hendra.pdf

Download (4MB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
daftar pustaka - Romi Hendra.pdf

Download (4MB)

Abstract

Tujuan dan manfaat Penelitian dalam Penghentian Penyidikan dalam perkaran Tindak Pidana Perpajakan melalui Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan bentuk hukuman pidana yang berangkat dari prinsip ultimum remedium, yakni sebagai langkah terakhir mengutamakan sanksi administratif dibandingkan sanksi Pidana. Sehingga Korban disini adalah Negara yang dirugikan mendapatkan hak nya berupa pelunasan perpajakan dari Wajib Pajak. Karena itu, beberapa aspek kajian yang lebih diprioritaskan ialah pengidentifikasian tindak pidana perpajakan yang mampu diselesaikan tanpa digugat atau non-litigasi dan peran Direktorat Jenderal Pajak beserta Penyidik Negeri Sipil Pajak dalam hal pengusulan penghentian penyidikan sebelum diketahui perkara selanjutnya di pengadilan. Untuk menghasilkan tulisan ini, saya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang saya dapatkan, kita dapat memahami bahwa Penghentian Penyidikan Terhadap Wajib Pajak dilakukan ketika kerugian negara telah pulih semua dan perkara pokok belum diperkara dan tidak ditemui satu tindak pidana lain yang terkait seperti korupsi atau TPPU pun. Dengan mengedepankan penerapan restorative justice untuk percepatan penyelesaian perkara yang lebih efisien dan efektif serta langkah tegas pemerintah dalam meningkatkan pengawasan pajak dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Dan diharapkan wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan pajak secara benar, lengkap dan jelas. Sehingga kerugian negara segera dipulihkan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository Administrator
Date Deposited: 10 Mar 2026 07:17
Last Modified: 10 Mar 2026 07:17
URI: http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2407

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year