KEWENANGAN LURAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Indira Tanty, 12124048 (2025) KEWENANGAN LURAH DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) cover - Indira Tanty.pdf Download (9MB)
	Text (BAB I) bab i - Indira Tanty.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Indira Tanty.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Indira Tanty.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Indira Tanty.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Indira Tanty.pdf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan lurah dalam sistem pemerintahan daerah serta batasan kewenangannya dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Latar belakang penelitian didasarkan pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi daerah, di mana lurah sebagai pejabat pemerintah di tingkat kelurahan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, namun dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan yang sering muncul adalah adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan penyalahgunaan wewenang akibat kurangnya kejelasan batas kewenangan lurah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan tata naskah dinas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deduktif dengan mengkaji norma umum kemudian ditarik pada permasalahan khusus yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lurah merupakan perangkat kecamatan yang memiliki fungsi administratif dan pelayanan publik, Lurah dalam menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat mendasari berdasarkan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat yang diterimanya. Batasan kewenangan ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta mencegah timbulnya sengketa administrasi. Penelitian ini menegaskan perlunya kejelasan regulasi dan penguatan kapasitas lurah agar pengambilan keputusan di tingkat kelurahan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Kata kunci: kewenangan lurah, keputusan tata usaha negara, pemerintahan daerah, desentralisasi, otonomi daerah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	07 Apr 2026 02:21
Last Modified:	07 Apr 2026 02:21
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2442

Actions (login required)

View Item

Downloads