PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA

DEWI SETYOWATI, 12222060 (2024) PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (COVER) halaman judul - Dewi Setyowati.pdf Download (6MB)
	Text (BAB I) bab i - Dewi Setyowati.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab ii - Dewi Setyowati.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab iii - Dewi Setyowati.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab iv - Dewi Setyowati.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka - Dewi Setyowati.pdf Download (4MB)

Abstract

Setelah adanya penetapan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Pada tanggal 26 Agustus 2019, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), hak keperdataan masyarakat di sekitar wilayah IKN terganggu. Terdapat pembatasan dalam menerbitkan hak atas tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menyatakan pengalihan hak atas tanah (HAT) dengan mekanisme jual beli di Ibu Kota Nusantara harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kebebasan masyarakat untuk melakukan transaksi tanah terbatas sejak Ibu Kota Negara (IKN) ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembatasan peralihan hak atas tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, dan akibat hukum atas pembatasan peralihan hak atas tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan dengan literatur review. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembatasan peralihan hak atas tanah dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatur tata ruang dan penggunaan lahan secara terencana dan berkelanjutan. 2) Akibat hukum dari pembatasan peralihan hak atas tanah dalam wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah bahwa pemilik tanah tidak dapat secara bebas menjual tanahnya kepada pihak lain tanpa memperhatikan regulasi yang berlaku. Setiap transaksi jual beli tanah di IKN harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah IKN. Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, pembatasan hak atas tanah, tata ruang wilayah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	12 May 2026 03:18
Last Modified:	12 May 2026 03:18
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2564

Actions (login required)

View Item

Downloads