KEABSAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH ABSENTEE

TITIK SRI HAYATI, 12223053 (2026) KEABSAHAN PENERBITAN SERTIPIKAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH ABSENTEE. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - titik.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - titik.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - titik.pdf Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - titik.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - titik.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - titik.pdf Download (3MB)

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk mempercepat proses legalisasi aset masyarakat melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah secara masif, murah, dan cepat. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi permasalahan hukum terkait status tanah absentee, yaitu tanah pertanian yang dimiliki oleh subjek hukum yang berdomisili di luar kecamatan tempat tanah berada. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, kepemilikan tanah absentee dibatasi oleh ketentuan hukum, sehingga timbul pertanyaan mengenai keabsahan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui PTSL terhadap objek tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan hukum tanah absentee sebagai objek PTSL menurut peraturan perundang-undangan, dan (2) keabsahan serta kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui PTSL terhadap tanah absentee. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis tanah absentee tidak dapat dijadikan objek pendaftaran tanah tanpa pemenuhan ketentuan substantif yang mengatur larangan kepemilikan absentee. Penerbitan sertipikat PTSL atas tanah absentee yang tidak memenuhi ketentuan hukum berpotensi mengakibatkan cacat hukum, pembatalan sertipikat, serta ketidakpastian hukum bagi pemegang hak dan pihak ketiga. Oleh karena itu, mekanisme verifikasi substantif dan klarifikasi status tanah menjadi krusial untuk menjamin legalitas penerbitan sertipikat melalui PTSL dan menjaga prinsip kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	12 May 2026 04:30
Last Modified:	12 May 2026 04:30
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2570

Actions (login required)

View Item

Downloads