KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM AKTA NOTARIIL DENGAN BAHASAASING YANG TIDAK MEMILIH HUKUM INDONESIA Analisis Yuridis Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015

ALDI RAHMADI MUHAMMAD, 12223061 (2026) KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM AKTA NOTARIIL DENGAN BAHASAASING YANG TIDAK MEMILIH HUKUM INDONESIA Analisis Yuridis Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - aldi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - aldi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - aldi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - aldi.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - aldi.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - aldi.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai ketidakpastian hukum yang muncul akibat kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional, khususnya ketika para pihak menyepakati pilihan hukum (choice of law) asing. Fokus utama penelitian ini adalah Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015, yang membatalkan perjanjian antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd karena tidak dibuat dalam format dwibahasa (Indonesia-Inggris). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Isu hukum utama yang dibahas adalah apakah Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa (mandatory rules) yang dapat mengesampingkan kebebasan berkontrak dan pilihan hukum asing dalam transaksi bisnis internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015 menciptakan preseden bahwa ketiadaan versi Bahasa Indonesia mengakibatkan perjanjian "batal demi hukum" karena dianggap melanggar syarat objektif kausa yang halal (Pasal 1320 BW). Namun, hal ini menimbulkan dilema kepastian hukum bagi investor asing ketika kontrak tersebut tunduk pada hukum negara lain yang tidak mengenal kewajiban bahasa tersebut.Simpulan dari tesis ini menegaskan bahwa meskipun pilihan hukum asing diakui dalam hukum perdata internasional, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia tetap berlaku sebagai ketentuan ketertiban umum (public policy) di wilayah hukum Indonesia. Peneliti menyarankan perlunya regulasi turunan yang lebih teknis untuk memberikan batasan yang jelas mengenai konsekuensi administratif versus konsekuensi privat agar tidak mengganggu iklim investasi internasional. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perjanjian Internasional, Bahasa Indonesia, Pilihan Hukum, Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	12 May 2026 07:22
Last Modified:	12 May 2026 07:22
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2573

Actions (login required)

View Item

Downloads