PENOLAKAN PENGAJUAN NAMA PENDIRIAN YAYASAN YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN

RIZKY RATULINAR, 12224052 (2026) PENOLAKAN PENGAJUAN NAMA PENDIRIAN YAYASAN YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Rizky.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - Rizky.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - Rizky.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - Rizky.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Rizky.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Rizky.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait penolakan pengajuan nama dalam proses pendirian yayasan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Yayasan sebagai badan hukum non-profit memiliki prosedur legalitas yang ketat, namun sering kali muncul hambatan administratif ketika nama yang diajukan dianggap tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau memiliki kemiripan dengan organisasi keagamaan yang sudah ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum pertimbangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menolak pengajuan nama yayasan keagamaan, serta untuk memahami implikasi yuridis dari penolakan tersebut terhadap hak warga negara dalam menjalankan kegiatan sosial-keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait tata cara pengajuan nama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan sering kali didasarkan pada prinsip "kemiripan pada pokoknya" dan perlindungan terhadap ketertiban umum. Namun, terdapat kekosongan standar yang spesifik mengenai terminologi keagamaan yang diperbolehkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon. Kesimpulan dari tesis ini menekankan perlunya sinkronisasi regulasi antara Kemenkumham dan Kementerian Agama dalam verifikasi nama yayasan keagamaan guna menghindari subjektivitas administratif. Disarankan adanya pembentukan pedoman teknis yang lebih transparan agar proses digitalisasi perizinan tidak menghambat hak berserikat dan berkumpul masyarakat di bidang keagamaan. Kata Kunci: Yayasan Keagamaan, Penolakan Nama, Legalitas Badan Hukum, Kepastian Hukum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	12 May 2026 07:56
Last Modified:	12 May 2026 07:56
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2577

Actions (login required)

View Item

Downloads