PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA (IKN) SETELAH TERBITNYA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020

APRIANIS RISKA, 12223023 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA (IKN) SETELAH TERBITNYA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2020. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - apriani.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - apriani.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - apriani.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - apriani.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - apriani.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - apriani.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pertanahan dan profesi notaris di wilayah tersebut. Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pengaturan ruang dan administrasi di kawasan IKN memunculkan dinamika baru dalam pembatasan kewenangan notaris serta perlindungan hak atas tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan batas kewenangan Gubernur dalam membatasi aktivitas notaris di wilayah IKN serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak atas tanah pasca terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan notaris oleh Gubernur harus merujuk pada prinsip legalitas dan tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang yang paling tinggi khususnya dalam kawasan IKN. Sementara itu, pemilik hak atas tanah di kawasan IKN memiliki hak konstitusional yang harus dijamin melalui mekanisme ganti rugi. Perlindungan hukum menjadi krusial guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hak-hak keperdataan warga negara dalam proses pembangunan IKN. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi turunan yang lebih jelas dan harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Kata Kunci: Kewenangan Gubernur, Notaris, IKN, Perlindungan Hukum, Hak atas Tanah, Peraturan Gubernur

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	12 May 2026 08:40
Last Modified:	12 May 2026 08:40
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2579

Actions (login required)

View Item

Downloads