KEPASTIAN HUKUM EMERGENCY INTERIM RELIEF DALAM SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA

SANDY SULISTIONO, 02122015 (2025) KEPASTIAN HUKUM EMERGENCY INTERIM RELIEF DALAM SISTEM HUKUM ARBITRASE INDONESIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Sandy.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - Sandy.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - Sandy.pdf Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - Sandy.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Sandy.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Sandy.pdf Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur lika-liku mekanisme arbitrase setelah dibentuknya beberapa regulasi internasional yang lebih dulu mengatur mengenai arbitrase. Terdapat perbedaan konsep pengamanan aset pada arbitrase nasional dengan arbitrase internasional dimana Pasal 32 UU No. 30 Tahun 1999 menggunakan konsep “sita jaminan” yang tidak dijelaskan lebih lanjut prosedur penanganan sita jaminan akan dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Sehingga, menjadi sebuah permasalahan hukum bilamana terdapat pihak yang ingin mengamankan aset yang menjadi objek sengketa pada akhir perkara. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan yang menghasilkan bahwa UNCITRAL Model Law secara eksplisit mengatur mengenai tindakan sementara yang kemudian disusul pengaturan mengenai arbiter darurat pada Pasal 29 ICC Arbitration Rules 2017 untuk memerintahkan interim relief yang mendesak. Sejak saat itu terdapat beberapa lembaga arbitrase yang menerapkan konsep emergency arbitration dalam hukum acaranya, antara lain ACICA, SIAC, HKIAC, LCIA, dan SCC. Konsep Emergency Interim Relief berupaya menerapkan tujuan dibentuknya hukum serta menyeimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum untuk mencapai hasil terbaik dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan UndangUndang Arbitrase hanya berpegang pada Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan para pihak yang bersengketa kesempatan untuk memohonkan putusan provisionil atau putusan sela agar dapat dilakukannya sita jaminan, yang kemudian BANI mengeluarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang mengembangkan prosedural arbitrase emergensi melalui putusan provisi dari arbiter emergensi. Kata Kunci: Arbitrase, Darurat, Pengamanan Aset.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 09:33
Last Modified:	13 May 2026 09:33
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2607

Actions (login required)

View Item

Downloads