URGENSI PENGATURAN HAK EKONOMI PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

NUR FARIDA, 02124021 (2026) URGENSI PENGATURAN HAK EKONOMI PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) COVER - NUR.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - NUR.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - NUR.pdf Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - NUR.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - NUR.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - NUR.pdf Download (3MB)

Abstract

Urgensi Pengaturan Hak Ekonomi Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh : Nur Farida Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu tindak kekerasan yang terjadi dalm lingkup rumah tangga dengan ruang lingkup korban meliputi suami, istri, anak, orang tua dan saudara serta orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga. Selain menderita luka fisik dan psikis, korban KDRT juga mengalami kerugian ekonomi, namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ketentuan hak ekonomi korban KDRT tidak diatur secara eksplisit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio legis urgensi pengaturan hak ekonomi dalam UU PKDRT serta merumuskan rekonstruksi Pasal 10 guna menjamin pemulihan hak ekonomi korban secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum pengaturan hak ekonomi bersumber dari hak konstitusional (UUD 1945) dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) yang menuntut negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian materiil korban. Pengaturan hak ekonomi adalah instrumen krusial untuk memutus siklus KDRT. Dengan adanya kepastian hukum atas hak ekonomi, perlindungan bagi istri, anak, orang tua, hingga pekerja rumah tangga tidak lagi bersifat semu, melainkan menyentuh aspek kemandirian ekonomi yang menjadi fondasi keadilan substantif. Kata kunci : KDRT, hak ekonomi, pertimbangan hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	13 May 2026 11:17
Last Modified:	13 May 2026 11:17
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2612

Actions (login required)

View Item

Downloads