KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBLOKIRAN KONTEN DAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK

SYAFRINA ALIYAH RACHMAN, 02123072 (2026) KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBLOKIRAN KONTEN DAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - syafrina.pdf Download (5MB)
	Text (BAB I) bab I - syafrina.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - syafrina.pdf Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - syafrina.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - syafrina.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - syafrina.pdf Download (2MB)

Abstract

Transformasi digital telah menjadikan media sosial sebagai bagian integral dari kehidupan anak, sekaligus membuka risiko berupa eksploitasi, paparan konten berbahaya, dan kekerasan daring. Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai subjek hukum yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang mengatur pemblokiran dan pembatasan akses media sosial bagi anak serta menganalisis sejauh mana kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten dapat dijalankan tanpa melanggar hak konstitusional atas informasi dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan pelaksanaannya, yang didukung oleh bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran konten merupakan mandat hukum yang sah berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketegangan norma akibat ketidakjelasan batasan konten berbahaya, risiko pembatasan berlebihan (overblocking), serta kemungkinan pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan tersebut harus berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas guna menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan penghormatan hak asasi manusia. Kata Kunci: kewenangan pemerintah, pemblokiran konten, media sosial, perlindungan anak, hak konstitusional.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	16 May 2026 04:41
Last Modified:	16 May 2026 04:41
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2623

Actions (login required)

View Item

Downloads