KEPASTIAN HUKUM EKSEKUTORIAL PUTUSAN NOMOR 763/PK/PDT/2021 TERKAIT DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

M RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, 12124108 (2026) KEPASTIAN HUKUM EKSEKUTORIAL PUTUSAN NOMOR 763/PK/PDT/2021 TERKAIT DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KOTA. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - raz.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - raz.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab II - raz.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - raz.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - raz.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - raz.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum eksekutorial terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam Putusan Nomor 763/PK/Pdt/2021, serta mengkaji pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan putusan tersebut. Permasalahan utama yang dikaji meliputi hambatan eksekutorial terhadap pemerintah daerah dalam perkara perdata serta batasan-batasan yuridis dalam pelaksanaan eksekusi putusan terhadap entitas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemerintah daerah menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterikatan pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlindungan terhadap aset daerah sebagai bagian dari keuangan negara, serta prosedur administratif yang kompleks. Selain itu, terdapat kesalahpahaman mengenai adanya imunitas pemerintah terhadap eksekusi perdata. Di sisi lain, secara yuridis pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagai konsekuensi dari prinsip rule of law dan equality before the law. Penelitian ini juga menemukan bahwa batasan eksekutorial terhadap pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan tertib administrasi keuangan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan terhadap pemerintah daerah harus dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang sah tanpa mengurangi sifat mengikat dari putusan pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat ketegangan antara kepastian hukum dan mekanisme administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan putusan perdata terhadap pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi serta penyusunan mekanisme yang lebih jelas dan operasional guna menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pemerintah daerah. Kata Kunci: eksekusi putusan, kepastian hukum, pemerintah daerah, pertanggungjawaban negara, hukum perdata.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	15 Sep 2026 02:26
Last Modified:	15 Sep 2026 02:26
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2693

Actions (login required)

View Item

Downloads