URGENSI REKOMENDASI ORGANISASI PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA DALAM SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

MARHAENDRA KRIS CANDRA, 12124015 (2026) URGENSI REKOMENDASI ORGANISASI PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA DALAM SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - marhaendra.pdf Download (3MB)
	Text (BAB I) bab I - marhaendra.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - marhaendra.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - marhaendra.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - marhaendra.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - marhaendra.pdf Download (2MB)

Abstract

Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hubungan industrial. Kekhasan PHI terletak pada komposisi majelis hakim yang melibatkan hakim karier dan hakim ad-hoc yang berasal dari unsur pengusaha dan pekerja. Dalam proses pengangkatan hakim ad-hoc, peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya rekomendasi dari organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis karena di satu sisi dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip keterwakilan para pihak, namun di sisi lain berpotensi memengaruhi prinsip independensi dan netralitas hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis pengaturan rekomendasi organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam seleksi calon hakim ad-hoc PHI serta menilai koherensi pengaturannya terhadap prinsip independensi dan netralitas hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis pengaturan rekomendasi organisasi pengusaha dan serikat pekerja bersumber dari prinsip keterwakilan para pihak dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun demikian, pengaturan tersebut belum menunjukkan koherensi norma antar peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kedudukan dan kekuatan hukum rekomendasi dalam proses seleksi hakim ad-hoc PHI. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi prinsip independensi dan netralitas hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi hakim ad-hoc serta penyempurnaan regulasi terkait mekanisme perekrutan hakim ad-hoc PHI guna menjamin kepastian hukum dan menjaga netralitas hakim dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kata kunci: Pengadilan Hubungan Industrial, Hakim Ad-Hoc, Independensi Hakim, Netralitas Hakim, Rekomendasi Organisasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	15 Sep 2026 03:22
Last Modified:	15 Sep 2026 03:22
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2696

Actions (login required)

View Item

Downloads