PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/PID.SUSTPK/2025/PT SBY JO PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY)

MOHAMMAD YUSUF EFFENDY, 12122056 (2026) PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 49/PID.SUSTPK/2025/PT SBY JO PUTUSAN NOMOR : 24/PID.SUS-TPK/2025/PN SBY). Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - yusuf.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - yusuf.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - yusuf.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - yusuf.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - yusuf.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - yusuf.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai mekanisme dan pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan penyertaan atau turut serta dalam tindak pidana korupsi, dengan memfokuskan kajian pada Studi Putusan Nomor: 49/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY Jo Putusan Nomor: 24/PID.SUSTPK/2025/PN SBY. Masalah utama dalam penelitian ini berangkat dari kompleksitas penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara korupsi, di mana sering kali terdapat disparitas penjatuhan sanksi antara pelaku utama (pleger) dengan pelaku yang turut serta (medepleger), serta bagaimana hakim mengonstruksikan pertimbangan hukumnya untuk mencapai keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai dasar filosofis dan yuridis yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan vonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta dalam Putusan Nomor: 49/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY telah sesuai dengan unsur-unsur penyertaan yang mensyaratkan adanya kerjasama yang erat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Namun, ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi sangat dipengaruhi oleh peran konkret masing-masing pelaku dalam skema korupsi tersebut serta dampak kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Hakim cenderung menggunakan parameter "kualitas peran" sebagai indikator utama dalam pemidanaan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya standarisasi pedoman pemidanaan bagi pelaku penyertaan agar tercipta kepastian hukum dan menghindari ketidakadilan bagi pihak yang perannya dalam tindak pidana korupsi bersifat pasif atau hanya mengikuti perintah atasan. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Turut Serta (Penyertaan), Penjatuhan Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	15 Sep 2026 06:39
Last Modified:	15 Sep 2026 06:39
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2698

Actions (login required)

View Item

Downloads