KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI LAMPIRAN DALAM TAX AMNESTY

NUR AZIZAH JAMIL, 12124068 (2026) KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI LAMPIRAN DALAM TAX AMNESTY. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - nur azizah.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab I - nur azizah.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - nur azizah.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - nur azizah.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - nur azizah.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - nur azizah.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemerintah merilis UU Pengampunan Pajak pada awal Juli 2016 sebagai bentuk insentif bagi masyarakat. Untuk memperoleh fasilitas pengampunan pajak, para Wajib Pajak diwajibkan menyetorkan sejumlah biaya yang disebut sebagai uang tebusan ke kas negara dan Surat Pernyataan. Di dalam Surat Pernyataan, pihak Wajib Pajak berkewajiban merinci seluruh aset maupun liabilitas yang sebelumnya belum tercantum atau baru dilaporkan sebagian dalam SPT Tahunan PPh. Pelaporan harta tersebut harus disertai dengan berkas autentik sebagai pembuktian. Merujuk pada Lampiran PER 07 Tahun 2016, salah satu dokumen pelengkap yang dipersyaratkan adalah Surat Pengakuan Nominee. Persoalan pokok dalam kajian ini menitikberatkan pada tinjauan yuridis mengenai status perjanjian nominee saat diposisikan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan Tax Amnesty. Secara garis besar, ratio legis nominee dalam Tax Amnesty 2016 adalah untuk transparansi basis data pajak dan transisi menuju legalitas dengan cara memberikan pengampunan atas pelanggaran administratif masa lalu demi kepentingan ekonomi nasional yang lebih besar. Surat Keterangan Tax Amnesty dapat menjadi alas hak peralihan kepemilikan atas tanah sepanjang dilakukan untuk pengalihan kepada pemilik / benficial owner dan dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2017. Setelah periode tersebut, pengalihan hak atas tanah mengikuti Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya, Surat Keterangan Tax Amnesty tidak dapat menjadi alas hak peralihan kepemilikan atas tanah. Kata kunci: Nominee, Pengampunan Pajak

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	21 Sep 2026 08:30
Last Modified:	21 Sep 2026 08:30
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2701

Actions (login required)

View Item

Downloads