TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS TERHADAP PASAL 12 HURUF D UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

ANDI BINTANG OKTAVINDA, 12224035 (2026) TEORI KOHERENSI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS TERHADAP PASAL 12 HURUF D UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - andi bintang.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - andi bintang.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) bab II - andi bintang.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB III) bab III - andi bintang.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text (BAB IV) bab IV - andi bintang.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - andi bintang.pdf Download (1MB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatanya harus tunduk dan patuh dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang melanggar terhadap ketentuan UUJN akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang termaktub dalam UUJN, jenis sanksi terhadap Notaris ada dua yaitu sanksi perdata dan administratif, dalam Pasal 12 huruf D mengatakan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dikarenakan melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan dalam jabatan, tentu saja makna Pasal 12 huruf D tersebut sangatlah subyektif karena UUJN tidak memberikan kategori sanksi yang masuk dalam pelanggaran ringan hanya mengatur sanksi pelanggaran berat yang mana pelanggaran tersebut berupa melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan, dalam hal ini penulis akan mengkaji apakah sanksi tersebut sejalan dengan asas proporsional dan teori koherensi atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan secara konseptual (Conseptual Approach), Adapun hasil daripada penelitian ini yaitu pelanggaran berat yang dimaksud oleh Pasal 12 huruf D dengan melanggar kewajiban dan larangan sebenarnya tidak proporsional dikarenakan pelanggaran dengan saknsinya tidak seimbang atau proporsional, seyogyanya yang proporsional adalah pelanggaran berat yang melanggar hak individu dan melanggar harkat dan martabat seorang notaris bukan melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan, parameter penilaianya berdasarkan kualitas pelanggarannya, kemudian norma Pasal 12 huruf D tersebut merupakan norma yang terikat dengan Pasal 77 UUJN sehingga apabila dimaknai menggunakan norma Pasal 77 tersebut maka ada inkoheren atau inkonsistensi norma, sehingga yang koheren adalah disesuaikan dengan kapasitas dan kualitas pelanggaran yang mana perbuatanya haruslah melanggar hak individu serta melanggar harkat dan martabat jabatan Notaris. Kata kunci: Proporsional, Sanksi, Koherensi, Notaris.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	22 Sep 2026 07:00
Last Modified:	22 Sep 2026 07:00
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2708

Actions (login required)

View Item

Downloads