KETETAPAN PERSAMAAN TARIF OLEH PENGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

DEDY ALEXANDER LADO, 12224021 (2026) KETETAPAN PERSAMAAN TARIF OLEH PENGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - dedy.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - dedy.pdf Download (3MB)
	Text (BAB II) bab II - dedy.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB III) bab III - dedy.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (BAB IV) bab IV - dedy.pdf Download (3MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - dedy.pdf Download (3MB)

Abstract

Ketetapan persamaan tarif oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) merupakan kebijakan internal organisasi profesi yang dimaksudkan untuk menjaga solidaritas profesi, mencegah persaingan tidak sehat, serta mempertahankan martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum. Namun, dalam praktiknya, ketetapan persamaan tarif tersebut menimbulkan perdebatan yuridis terkait kesesuaiannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata serta prinsip keadilan Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ketetapan persamaan tarif oleh Pengda INI dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia dan prinsip keadilan Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris dan organisasi profesi, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, filsafat hukum, dan kenotariatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan persamaan tarif oleh Pengda INI tidak memiliki kekuatan mengikat secara kontraktual karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan tersebut hanya berkedudukan sebagai pedoman etik organisasi profesi sehingga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sepanjang tidak diberlakukan secara memaksa. Ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila, ketetapan persamaan tarif secara normatif mengandung tujuan keadilan sosial dan perlindungan martabat profesi, namun dalam tataran praktik belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena belum mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi wilayah, kemampuan masyarakat, serta posisi notaris baru. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar Pengda INI menyusun ketetapan tarif yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial, sehingga mampu menyeimbangkan kepentingan organisasi, kebebasan notaris, dan akses masyarakat terhadap pelayanan kenotariatan. Kata Kunci: Notaris, Ketetapan Persamaan Tarif, Asas Kebebasan Berkontrak, Keadilan Pancasila, Pengda INI.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	22 Sep 2026 07:51
Last Modified:	22 Sep 2026 07:51
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2709

Actions (login required)

View Item

Downloads