TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 162 K/TUN/2012)

ZUMAN MALAKA, 12214075 (2018) TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN TERHADAP TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 162 K/TUN/2012). Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text zuman fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text zuman.pdf Download (13MB)

Abstract

Kata kunci: tanggungjawab, sertifikat hak atas tanah, kantor pertanahan Permasalahan tanah sejak dahulu merupakan persoalan hukum yang pelik dan kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat, dan tesis ini akan mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum dari Kantor Pertanahan, dengan memfokuskan pada studi kasus pada Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012. Dalam rumusan masalah dapat dikemukakan dua rumusan yakni Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah sebagaimana dalam Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012. Dan Tanggung jawab hukum dari Kantor Pertanahan Kendari terhadap sertifikat yang diterbitkannya sebagaimana dalam Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji sutau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah. Pada akhir tulisan tesis disimpulkan, bahwa: [1] Dengan adanya Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012 telah menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah, berupa kepastian hukum dalam bidang pertanahan, terutama berkaitan dengan system publikasi negative yang mengandung unsur positif. Di samping itu, perlindungan hukum juga berupa perlindungan kepada warga Negara ketika berhadapan dengan pemerintah dengan dicabutnya sertifikat hak milik an. Hj. Sarifa Fatima dkk. dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.: 1987/Kemaraya an. Siti Haerani. [2] Bahwa tanggung jawab kantor Badan Pertanahan Kendari adalah mencabut dan mencoret dari buku tanah sebagaimana isi putusan yang berupa perintah kepada Penjabat TUN atas keputusan TUN yang di terbitkannya maka konsekuensi logis sebagai penjabat TUN yang menerbitkan KATUN ini merupakan bentuk tanggung jawab dari aspek hukum administrasi Negara yang bersifat institusional.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	23 Jul 2018 02:46
Last Modified:	23 Jul 2018 02:46
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/331

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]