ARIF HANDOYO, 12116002 (2018) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHAKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 137/PUU-XIII/2015. Masters thesis, Universitas Narotama Surabaya.
![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Arif Handoyo FullText.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
Text
Arif Handoyo.pdf Download (684kB) |
Abstract
Dalam Kerangka Negara Republik Indonesia, Otonomi Daerah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Pembinaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui kewenangan atributif sebagai subjek hukum yang berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Pengawasan oleh Pemerintah selama ini dilakukan secara represif dengan pembatalan Perda Kabupaten/Kota. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 yang mencabut kewenangan mendagri untuk membatalkan perda kabupaten/ kota tersebut mengakibatkan pembatasan kewenangan pusat dalam mengawasi perda khususnya dalam membatalkan perda bermasalah (eksekutif review), menghambat sinkronisasi kebijakan dari pusat ke daerah, menghapus sistem check and balances. Dengan kondisi ini pemerintah pusat perlu memperkuat sistem Pembinaan dan Pengawasan terhadap raperda. Direkomendasikan beberapa strategi sebagai solusi alternatif menghasilkan Pembinaan dan Pengawasan Perda yang ideal, antara lain: Program legislasi daerah, penyusunan naskah akademik, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, evaluasi maupun fasilitasi peraturan daerah. Kata Kunci: NKRI, Otonomi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Repository Administrator |
| Date Deposited: | 18 Oct 2019 03:29 |
| Last Modified: | 18 Oct 2019 03:29 |
| URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/341 |
Actions (login required)
 |
View Item |