KEABSAHAN PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

AQIEL AL ROSYID NOOR, 02113039 (2017) KEABSAHAN PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text Aqiel Al Rosyid Noor.pdf Download (300kB)
	Text Aqiel Al Rosyid Noor Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan tax amnesty yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan atas pengampunan pajak kepada menteri keuangan. Terhadap penerapan pengampunan atau amnesti sejatinya sudah diatur dalam konstitusi bahwa pemberian amnesti tersebut merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara, maka penulis mengangkat permasalahan atas keabsahan wewenang menteri keuangan dalam memberikan amnesti pajak. Apakah wewenang dalam memberikan amnesti yang merupakan wewenang dari presiden tersebut dalam dialihkan atau didelegasikan kepada menteri keuangan seperti dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak sehingga terhadap kewenangan tersebut serta akibat hukumnya dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan berbagai sumber serta literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut. Terkait kewenangan dalam memberikan amnesti sudah jelas diatur dalam konstitusi bahwa pemberian amnesti merupakan kewenangan presiden dalam hal ini hak tersebut merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden sebagai kepala negara, yang tidak bisa didelegasikan kepada organ atau lembaga pemerintah lain, sehingga pelaksanaan pemberian amnesti harus berdasarkan kehendak presiden sendiri. Dengan adanya kewenangan menteri keuangan yang diatur dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak maka kewenangan tersebut harus diuji secara materiil dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang nantinya dapat memberikan dasar apakah kewenangan menteri dalam memberikan amnesti bertentangan atau tidak. Sehingga jika kewenangan tersebut ditetapkan melanggar atau bertentangan dengan konstitusi atas pemberian amnesti dapat dilakukan pembatalan baik terkait undang-undang yang melandasi pemberian amnesti maupun bentuk keputusan pemberian amnesti yang dikeluarkan Kata Kunci : Kewenangan, Amnesti, Akibat Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	31 Jul 2018 03:32
Last Modified:	31 Jul 2018 03:32
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/403

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]