KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DENNIS DARMAWAN, JO, 02113087 (2017) KONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text Dennis Darmawan Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Dennis Darmawan.pdf Download (235kB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan dan amandemen yang berkaitan dengan UUD 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian UU. Hasil dari kewenanngan yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut berupa Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 dan No 97/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah beserta akibat hukum yang ditimbulkan akibat inkonsistensi tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach, case approach. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan dasar konstitusionalitas pada Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 adalah dengan mengkaitkan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya. Sedangkan pada Putusan MK No 97/PUU-XI/2013, MK menggunakan penafsiran original intent, tekstual dan gramatikal dalam pasal – pasal UUD NRI 1945 sehingga mengakibatkan tidak ada keterkaitan antara satu pasal dengan yang lainnya. Selain itu perbedaan dasar konstitusionalitas pada kedua putusan terdapat pada risalah rapat Badan Pekerja MPR yang membahas mengenai Amandemen UUD 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan inkonsistensi putusan MK, maka terjadi ketidakpastian hukum terhadap penyelenggara Pilkada, penyelenggaraan Pilkada dan badan yang berwenang menyelesaikan perselisihan Pilkada Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Terjadi inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dengan perbedaan dasar konstitusionalitas. (2) Akibat inkonsistensi putusan, maka penyelenggara, tahapan penyelenggaraan dan badan penyelesaian perselisihan menjadi tidak berkepastian hukum. Kata kunci : Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Pemilihan Kepala Daerah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	18 Aug 2018 02:35
Last Modified:	18 Aug 2018 02:35
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/436

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]