KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SULTAN SYAHRIL ABD KHALIQ, 02113021 (2016) KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text skripsi sultan fulletx.pdf Restricted to Repository staff only Download (879kB)
Preview	Text SKRIPSI SULTAN.pdf Download (283kB) | Preview

Abstract

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai negara hukum maka tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga tindakan warganegara harus berdasarkan hukum, termasuk penyidikan dalam penegakan tindak pidana korupsi. ada tiga institusi yaitu KPK, Kepolisian, Kejaksaan yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyidikan terdapat ketidakjelasan kewenangan yang dimiliki oleh ketiga institusi penyidik dalam melakukan penyidikan seperti batasan tentang kerugian Negara institusi mana yang berwenang menyidikinya sehingga kesenjangan inilahyang memicu konflik kewenangan di antara institusi penyidik sehingga menimbulkan sifat institusi sentris masing-masing institusi penyidik maka terjadi sengketa kewenangan, rebutan perkara, kompetisi, saling lempar tanggungjawab yang menyebabkan pengungkapan perkara korupsi berjalan lamban dan tidak efektif. Kewenangan penyidik KPK adalah salah satu solusi yang penulis tawarkan karena korupsi digolongkan extraordinary crime (Kejahatan luar biasa). Hal ini sudah diwacanakan oleh ketua KPK Abraham Samad untuk membentuk KPK perwakilan daerah, pembentukan KPK perwakilan daerah sejalan UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang pengadilan TIPIKOR. sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 46 Thaun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	09 Feb 2018 03:52
Last Modified:	12 Mar 2018 01:36
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/44

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]