TANGGUNG GUGAT PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL AKIBAT MENERBITKAN SERTIPIKAT GANDA

NURUL AKLIMAH, 02113078 (2017) TANGGUNG GUGAT PEJABAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL AKIBAT MENERBITKAN SERTIPIKAT GANDA. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

[img] Text
Nurul Fulltext.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (456kB)
[img] Text
Nurul.pdf

Download (287kB)

Abstract

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, negara dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum telah mengupayahkan pensertipikatan tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang pokok agraria 1960 (UUPA) dapat diketahui dengan pendaftaran hak-hak atas tanah maka pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan surat tanda hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut, terkait dengan hal itu negara dalam hal memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan dibentuklah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Namun pada kenyataanya peraturan-peraturan ini seperti belum mampu sepenuhnya melindungi para pemegang hak atas tanah. Tanggung gugat pejabat Badan Pertanahan Nasional akibat menerbitkan Sertipikat ganda, yang membawa dampak negatif terhadap pemegang hak dan bagi pejabat pertanahan itu sendiri, penyebab timbulnya Sertipikat ganda disebabkan karena banyak hal, mulai dari ketidakjujuran para pemohon, kelalaian dari pejabat pertanahan itu sendiri pada saat melakukan pengukuran pengecekan data fisik dan data yuridis, masih banyaknya data yang belum tersistem dengan baik di masa lampau juga menjadi salah satu penyebab timbulnya Sertipikat ganda. Namun BPN bukannya tutup mata dalam menyelesaikan permasalahan Sertipikat ganda ini. Melalui proses mediasi BPN mencoba mencari jalan keluar dan menyelesaikan setiap permasalahan Sertipikat ganda yang muncul. BPN juga mengizinkan pada pihak yang bersengketa untuk membawa permasalahan Sertipikat ganda ke Pengadilan Negeri jika tidak terdapat titik temu dalam proses mediasi. Kata Kunci: Tanggung gugat, Sanksi Hukum, Akibat Sertipikat Ganda

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository Administrator
Date Deposited: 29 Aug 2018 01:08
Last Modified: 29 Aug 2018 01:08
URI: http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/452

Actions (login required)

View Item View Item
["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]