PENANGANAN AKSI TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

RANDIE KHARISMA, 02114116 (2017) PENANGANAN AKSI TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text Rande Kharisma Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (714kB)
	Text Rande Kharisma.pdf Download (360kB)

Abstract

Detasemen Khusus 88 adalah unit kontra teror yang dibentuk sebagai jawaban atas maraknya aksi terorisme di Indonesia. Tetapi dalam prakteknya di lapangan, banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Densus 88 dalam aksinya memberantas terorisme.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang prosedur standar operasi Densus 88 dalam menangani aksi kejahatan terorisme serta menganalisis pandangan dalam hak manusia mengenai aksi Densus 88 dalam menangani kejahatan terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa doktrin-doktrin dan asas-sas dalam ilmu hukum yang berupa buku-buku, jurnal, artikel di media massa, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. Dasar legalitas kewenangan Densus 88 dalam melakukan penangkapan teroris adalah sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (1) KUHAP karena UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur tentang hal tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur kewenangan khusus bagi Densus 88 perihal waktu penangkapan, penahanan, penyidikan, serta bukti Permulaan. Hak asasi manusia adalah hak dasar setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Negara wajib melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Kebijakan represif Densus 88 dalam menangani aksi terorisme merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak saja melanggar hukum tapi juga menyebabkan terlanggarnya hak asasi manusia. Detasemen Khusus 88 telah mempunyai legalitas yang jelas dalam menjalankan tugasnya memberantas terorisme. Tetapi cara-cara arogan dan represif tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hak, martabat, serta prinsip hak asasi manusia. Perlu adanya revisi UU Terorisme mengenai definisi terorisme secara jelas dan pembentukan lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi kinerja Densus 88. Kata Kunci : Densus 88, Terorisme, Hak Asasi Manusia

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	30 Aug 2018 01:05
Last Modified:	30 Aug 2018 01:05
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/454

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]