KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

RIYO LIAN NUGROHO, 02113046 (2017) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text Riyo Lian Nugroho Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Riyo Lian.pdf Download (303kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui dan menganalisa apa kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan mengetahui dan menganalisa obyek bagi hasil pengganti PAD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atas pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah provinsi. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode yang di gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 2 ( dua ) pendekatan yakni : statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, yang kewenangan pemerintahan tersebut diperoleh secara atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Maka obyek bagi hasil pengganti PAD kabupaten/ kota dilakukan melalui 2 ( dua ) mekanisme yakni : Pengganti PAD melalui APBN, dalam hal ini pemerintahan kabupaten/kota mendapatkan dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam yang dibagikan berdasarkan mekanisme belanja negara APBN. Selanjutnya adalah pengganti PAD melalui Transfer Antar Daerah, dalam mekanisme ini pemerintah daerah provinsi menetapkan obyek-obyek yang merupakan objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 Mil yang merupakan pendapatan bagi pemerintahan daerah provinsi, yang kemudian hasil dari obyek-obyek tersebut dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Kata Kunci : Kewenangan, Pengelolaan, Pesisir, Provinsi, PAD

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	30 Aug 2018 01:08
Last Modified:	30 Aug 2018 01:08
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/455

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]