BATASAN JANGKA WAKTU PEMINDAHTANGANAN HAK MILIK DI ATAS LAHAN TRANSMIGRASI

Rani Yuliani, 12216052 (2018) BATASAN JANGKA WAKTU PEMINDAHTANGANAN HAK MILIK DI ATAS LAHAN TRANSMIGRASI. Masters thesis, Universitas NArotama Surabaya.

	Text Rani Yuliani Fulltext.pdf Restricted to Repository staff only Download (14MB)
	Text Rani.pdf Download (6MB)

Abstract

Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2014 atas pelaksanaan dari Undang-undang nomor 15 tahun 1997 dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 29 tahun 2009 pasal 31 ayat (1) : Tanah yang diberikan kepada Transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke permukiman baru sebagai bagian dari SP-Pugar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang batasan jangka waktu hak milik atas kepemilikan tanah transmigrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu yang diberikan pemerintah merupakan upaya pemerintah atas pengawasan dalam pengelolaan lahan transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada transmigran, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2014 Pasal 131: “Pengawasan pelaksanaan Transmigrasi dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya” dan Pasal 132 Pengawasan pelaksanaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan untuk: a. Menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan transmigrasi; b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan transmigrasi; dan c. Menjamin terlaksananya penegakan hukum di bidang transmigrasi Untuk penegakkan hukum pada huruf c peraturan pemerintah juga mengatur pada pasal 31 ayat (1) dan diperjelas oleh ayat (3). Kata Kunci : Kewenangan pemerintah, Transmigran, Sanksi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	03 Jan 2019 02:54
Last Modified:	03 Jan 2019 02:54
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/481

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]