PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS YANG SUDAH DINYATAKAN PAILIT

YUSUF EFFENDI, 12115008 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS YANG SUDAH DINYATAKAN PAILIT. Masters thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text repo yusuf effendi.pdf Download (628kB)
	Text Tesis Yusuf Effendi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Memperjuangkan hak-hak dasar karyawan/buruh merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial maupun pengadilan niaga dengan permohonan pailit. Walau keduanya mempunyai perbedaan dalam dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya, namun upaya-upaya ini merupakan bentuk perlindungan hukum mewujudkan hak-hak karyawan yang tidak diberikan perseroan terbatas. Pada pengadilan hubungan industrial, upaya dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme bipartit dan triparit yang menghasilkan anjuran dari dinas tenaga kerja. Sedangkan permohonan pailit pada pengadilan niaga, terlebih dahulu harus dilakukan dengan mekanisme penyelesaian kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hasil akhir dari rangkaian proses permohonan pailit adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, mewajibkan para pihak yang disebut kreditor dan debitor melaksanakan isi putusan. Keterlibatan pengurus (kurator) yang merupakan perintah dari majelis hakim, adalah wujud jaminan/kepastian perlindungan hukum terhadap penyelesaian hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau yuridis normatif, disebut juga sebagai penelitan hukum doktrinal yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan Statute approach, Conceptual Approach dan Case Approach guna mengungkap secara jelas terkait hasil penelitian. Hasil penelitian, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak- hak karyawan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, melalui permohonan pailit pada pengadilan niaga menunjukkan bahwa hak-hak karyawan sebagai kreditur yang harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas sebagai debitor. Karyawan sebagai kreditor yang istimewa mendapatkan tempat yang diutamakan (preferend) melalui pengurus (kurator) yang ditunjuk oleh majelis hakim guna menyelesaikan hak-hak karyawan sebagai hutang yang harus diselesaikan dengan tata cara melakukan penjualan terhadap asset debitor manakala tidak mencukupi. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kepailitan, Hak-hak Karyawan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	04 Nov 2019 08:27
Last Modified:	12 Nov 2019 02:10
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/598

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]