TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENYELUNDUPAN PAJAK DALAM PERJANJIAN NOMINEE

YUNI ANITA MARIANA, 12217010 (2019) TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENYELUNDUPAN PAJAK DALAM PERJANJIAN NOMINEE. Masters thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text (HALAMAN JUDUL) TESIS untuk cover.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (989kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (991kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (989kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (988kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (988kB)

Abstract

Asas kebebasan berkontrak yang menjadi bagian dari suatu perjanjian seringkali disalahgunakan untuk melakukan suatu penyelundupan hukum. Salah satu bentuk perjanjian yang seringkali berkaitan dengan penyelundupan hukum adalah perjanjian nominee. Perjanjian nominee banyak dibuat untuk menghindari kewajiban perpajakan yang pada akhirnya membuat terjadi tindak pidana penyelundupan pajak. Umumnya perjanjian nominee dibuat dengan akta Notaris sehingga dalam hal ini melahirkan pula tanggung jawab bagi Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang tanggung jawab Notaris atas permintaan para penghadap untuk membuat perjanjian nominee dan akibat hukum bagi Notaris yang membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee termasuk kedalam perjanjian tidak bernama. Dalam hukum perjanjian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama wajib memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian nominee yang dibuat dengan tujuan penyelundupan pajak khususnya untuk menghindari kewajiban perpajakan melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sehingga berkaitan dengan tugas dan wewenangnyan Notaris diwajibkan bertanggung jawab untuk menolak membuat suatu perjanjian nominee karena perjanjian tersebut dinilai mengandung unsur itikad tidak baik dan melawan hukum.. Akibat hukum bagi Notaris yang membuat perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak dapat dikenakan sanksi secara perdata, pidana serta administratif. Kata Kunci : Akta Notaris, Perjanjian Nominee, Penyelundupan Pajak

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	07 Nov 2019 02:05
Last Modified:	26 Jul 2022 07:53
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/599

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]