PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (PPJB) ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

TRIYANTO, 12216045 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (PPJB) ATAS SATUAN RUMAH SUSUN. Masters thesis, Universitas Narotama Surabaya.

	Text (HALAMAN JUDUL) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Dewasa ini, semakin maraknya rumah susun saat ini, berarti semakin banyak unit hunian yang harus ditawarkan pengembang atau developer kepada konsumen. Banyak penawaran yang dilakukan pemasaran atau agen property hunian rumah susun yang menawarkan penjualan unit hunian dengan pola sistem pemasaran “Pre Project Selling” yakni adanya penjualan yang dilakukan sebelum proyek pembangunan property selesai dibangun, dimana bangunan ini masih berupa gambar atau konsep. Sistem ini selalu identik dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang mana untuk membuat PPJB merupakan kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pengembang dan cenderung mengabaikan kepentingan pembeli atau konsumen rumah susun. Penulis dalam penelitian ini menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang karakteristik PPJB yang dipasarkan dengan system Pre Project Selling yang belum 20% dan upaya hukum perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pendahuluan jual beli sudah sesuai dengan undang-undang rumah susun. Metode penelitian yang digunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memberikan gambaran tentang karakteristik dari PPJB yaitu memuat sebuah kontrak janji pengembang untuk akan menjual kepada user atau konsumen property, dan konsumen properti juga berjanji untuk membeli dari pengembang sebidang tanah hak berikut bangunan yang akan ada diatasnya sesuai dengan pesanan konsumen. Jadi dalam pembuatan PPJB oleh pihak pengembang atau developer dengan konsumen dalam jual beli rumah susun harus dibuat dalam bentuk tertulis secara notariil dengan mencantumkan secara tegas dan lengkap mengenai bentuk apartemen atau rumah susun yang diterima konsumen baik secara fisik, luasan, legalitas kepemilikan hak atas satuan rumah susun harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen, dan jika dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi volume standar keterbangunan 20% yang diperjanjikan, maka pengembang dapat diberikan sanksi pidana dan sanksi perdata yaitu perjanjiannya bisa batal demi hukum. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsume, PPJB, Rumah Susun

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	16 Nov 2019 01:37
Last Modified:	26 Jul 2022 03:46
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/654

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]