KEABSAHAN PENGEMBALIAN ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DARI YAYASAN KAS PEMBANGUNAN MELALUI SURAT PERNYATAAN

ESTI WIDYASARI, 12218001 (2020) KEABSAHAN PENGEMBALIAN ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DARI YAYASAN KAS PEMBANGUNAN MELALUI SURAT PERNYATAAN. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) Cover.pdf Download (14MB)
	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (14MB)
	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (14MB)
	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (14MB)
	Text (BAB II) Bab II.pdf Download (15MB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Download (16MB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (14MB)

Abstract

Yayasan (Stitching) adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dalam definisi diuraikan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 16/ 2001, pendirian yayasan bersifat deklaratif karena bisa didirikan oleh satu subjek hukum atau manusia atau badan hukum perdata atau badan hukum publik saja. Yayasan Kas Pembangunan yang selanjutnya disebut YKP, dibentuk oleh Pemerintahan Kota Surabaya pada Tahun 1951 dengan seluruh modal dan aset berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo, yaitu tanah negara bekas eigendom verponding. Bukti kepemilikikan YKP oleh Pemkot Surabaya yang dari berdirinya selalu diketuai rangkap jabatan oleh Walikota Surabaya hingga Tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto. Aspidsus Kejati Jawa Timur Didik Farkhan Alisyahdi menerima surat pernyataan dari Ketua Pembina Yayasan Kas Pembangunan,bahwa para Pembina mengundurkan diri dan menyerahkan seluruh aset Yayasan Kas Pembangunan dan PT YEKAPE ke Pemerintah Kota Surabaya dan ditanda tanggani oleh seluh anggota dewan pengurus. Berdasarkan hal tersebut maka ada dua permasalahan yang dibahas yaitu Kekuatan pembuktian surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dan Keabsahan surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif, Teori Pengembalian Aset dan Bentuk Pengalihan Aset. Surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dalam perkara perdata, Keabsahan surat pernyataan yang tercantum pada Pasal 1866 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditempatkan pada peringkat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan pada dasarnya sudah menjadi suatu bukti Kata Kunci : Keabsahan, Surat Pernyataan, Yayasan Kas Pembangunan, Alat Bukti, Akta Di Bawah Tanggan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Social Sciences > HJ Public Finance H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	17 Mar 2022 01:57
Last Modified:	17 Mar 2022 03:34
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1116

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]