KEDUDUKAN HUKUM ATAS PROTOKOL NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUSAKAN AKIBAT KONDISI FORCE MAJEURE

IFAN ALIFIYAN, 12218023 (2020) KEDUDUKAN HUKUM ATAS PROTOKOL NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUSAKAN AKIBAT KONDISI FORCE MAJEURE. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) Cover.pdf Download (4MB)
	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) Bab I.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) Bab II.pdf Download (9MB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf Download (8MB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (4MB)

Abstract

Tesis ini disusun atas dasar pemikiran penulis terhadap proses penyimpanan Protokol Notaris yang mmasih dilakukan secara konvensional. Undang-undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris membuat dan menyimpan akta autentik dan kumpulan dokumen sebagai bagian dari Protokol Notaris. Namun metode dan proses penyimpanan yang ada berpotensi mengakibatkan kerusakan atau kehilangan bila dihadapkan pada kondisi Force Majeure. Pada saat yang sama, para pihak serta Notaris belum memiliki payung legalitas terkait Protokol Notaris yang dibuat secara elektronik. Dari keadaan faktual tersebut maka penulis menetapkan dua rumusan masalah. Pertama kedudukan hukum atas kumpulan dokumen dalam Protokol Notaris yang dibuat secara elektronik. Rumusan masalah berikutnya adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan Protokol Notaris secara elektronik. Piranti yang penulis gunakan sebagai metode penelitian untuk mengupas rumusan masalah hingga sampai pada satu simpulan adalah metode penelitian hukum doktinal dan penelitian yang beroirentasi pada reformasi hokum. Dengan kedua metode ini, penyusunan tesis dibasi oleh eksistensi bahan pustaka berupa statuta dan bahan sekunder lain sebagai titik awal lahirnya peraturan yang bias mengakomodir tuntutan perkembangan teknologi masa depan. Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Hasil dari upaya peneletian yang penulis lakukan menjadi padatan yang kristalisasinya terbentuk pada dua simpulan. Pertama, bahwa kedudukan hukum dari kumpulan dokumen sebagai bagian dari Protokol Notaris yang dibuat dan disimpan secara elektronik belum memiliki kekuatan hukum. Keberadaannya hanya bersifat sebagai data pendukung dan arsip yang berfungsi sebagai alat bantu bagi Notaris dalam menyelesaikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Kedua, bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan Protokol Notaris secara elektronik dijamin oleh peraturan perundang- undangan dengan satu prasyarat bahwa dokumen tersebut hanya bersifat sebagai komplementer dari Protokol Notaris yang dibuat dan disimpan secara konvensional. Meski demikian, terdapat ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggar aturan mengenai kerahasiaan dan jaminan keamanan para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan dan penyimpanan kumpulan dokumen secara elektronik. Kata Kunci: Protokol Notaris, kedudukaan hukum, kumpulan dokumen elektronik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	29 Mar 2022 06:06
Last Modified:	29 Mar 2022 06:06
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1141

Actions (login required)

View Item

["lib/irstats2:embedded:summary_page:eprint:downloads" not defined]