IRWAN GOMULJA, 12218038 (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KASUS PEMALSUAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 424 K/TUN/2013). Masters thesis, Universitas Narotama.
![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
Cover.pdf Download (9MB) |
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (9MB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf Download (9MB) |
|
Text (BAB I)
Bab I.pdf Download (9MB) |
|
Text (BAB II)
Bab II.pdf Download (13MB) |
|
Text (BAB III)
Bab III.pdf Download (21MB) |
|
Text (BAB IV)
Bab IV.pdf Download (1MB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Download (9MB) |
|
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf Download (123MB) |
Abstract
Latar belakang penulisan tesis ini dikarenakan PPAT yang merupakan pejabat telah diberikan wewenang oleh Negara dalam hal mencatat pada akta terkait peristiwa atau proses yang melahirkan kesepakatan antara dua orang ataupun lebih. Tindakan hukum yang dilakukan PPAT yakni membuat dokumen palsu yang merugikan para pihak pemegang sertifikat tanah harus memberikan ganti rugi. Dalam putusan Mahkamah Agung NO. 424 K/TUN/2013 telah diputus berkekuatan hukum tetap namun belum ada kejelasan dari nasib pemegang sertifikat awal dalam hal ganti rugi yang didapatkan.Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu mengenai yang pertama mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Korban dan Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Akibat Dari Perbuatan PPAT Yang Melakukan Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah, sedangkan yang kedua yakni tentang Implikasi Akta Jual Beli yang Dibuat PPAT Sebagai Objek Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian tesis ini yaitu untuk pembahasan pertama mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Korban dan Upaya Hukum yakni perlindungan hukum represif dan preventif yang dapat ditempuh akibat dari Perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah pada kasus tersebut diatas. Pemilik tanah dapat melakukan gugatan atau pelaporan terhadap penyalahgunaan wewenang PPAT dalam hal membuat akta jual beli merupakan suatu bentuk dari Perlindungan hukum represif. Sedangkan untuk perlindungan hukum preventif yakni pemilik tanah bisa mendapatkan ganti rugi berupa sejumlah uang dan / sertifikat tanah dapat dikembalikan ke pada pemilik tanah. Sesuai dengan ganti rugi apa yang didapatkan atas kasus tersebut yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 424 K/TUN/2013. Sedangkan untuk pembahasan rumusan masalah kedua terkait Implikasi Akta Jual Beli yang Dibuat oleh PPAT Sebagai Objek Tindak Pidana Pemalsuan Surat yakni penjatuhan sanksi pidana terhadap PPAT. Artinya, sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhi berupa sanksi administratif dan sanksi perdata tergolong jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik IPPAT, namun dalam proses pengkualifikasian pelanggaran aspek formal tersebut suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila seorang PPAT melakukan pelanggaran dari aspek formal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, PPAT, Akta Jual Beli.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Repository Administrator |
| Date Deposited: | 01 Apr 2022 07:15 |
| Last Modified: | 01 Apr 2022 07:15 |
| URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1145 |
Actions (login required)
 |
View Item |