PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERKAIT KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DITINJAU BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PAJAK DI INDONESIA

Andi Gotama Chandra, 02118013 (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK TERKAIT KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN DITINJAU BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PAJAK DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) cover.pdf Download (7MB)
	Text (BAB I) bab I.pdf Download (6MB)
	Text (BAB II) bab II.pdf Download (6MB)
	Text (BAB III) bab III.pdf Download (6MB)
	Text (BAB IV) bab IV.pdf Download (6MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar nama dan lampiran.pdf Download (6MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terkait Karakteristik Penyelesaian Sengketa Perpajakan Ditinjau Berdasarkan Sistem Peradilan Pajak di Indonesia bertujuan pertama untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wajib pajak dan mengetahui bagaimana pengaturan yang mencerminkan keadilan bagi penerimaan negara dan wajib pajak Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum untuk mengkaji permasalahan dari sisi normanya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama:, Perlindungan hukum bagi wajib pajak terkait karakteristik penyelesaian sengketa pajak ditinjau berdasarkan sistem peradilan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa pajak masih memiliki ciri khas tersendiri yang belum menyesuaikan dengan prinsip kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yudikatif untuk menyelesaiakan sengketa. Adanya lembaga keberatan sebagai upaya administratif belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak karena pemeriksaan dan putusannya bersifat sepihak dan upaya gugatan melalui Pengadilan Pajak terhambat karena putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan upaya hukum baik banding atau kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 77 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Kedua; Pengaturan yang mencerminkan keadilan bagi wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara terkait sistem penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia ialah bahwa lembaga keberatan harus dipahami oleh wajib pajak hanya lembaga peradilan tidak murni atau upaya administratif dan seharusnya lembaga keberatan ini didirikan dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi terbentuk suatu lembaga tersendiri dan untuk pemeriksaan perkara harus diambil pemeriksa atau hakim dari kalangan berbeda-beda agar tercipta pemeriksaan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan dan seharusnya UU Pengadilan Pajak dilakukan perbaikan atau perubahan serta menyesuaikan dengan sistem peradilan pada badan peradilan yang lain sebagaimana tunduk pada UU Kekuasaan Kehakiman. Saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil pemba]hasan perlindungan hukum bagi wajib pajak terkait penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia adalah Seharusnya reformasi di bidang perpajakan tidak hanya mengenai substansi pemungutan pajak tetapi juga harus mementingkan perlindungan hukum bagi wajib pajak khususnya perhatian terhadap lembaga penyelesaian sengketa pajak dan lembaga keberatan maupun adanya Pengadilan Pajak memiliki urgensi penting untuk segera dilakukan dan diberikan payung hukum tersendiri yang lebih mengakomodir hak-hak upaya hukum bagi wajib pajak serta pemeriksaan upaya tersebut yang mencerminkan keadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Penerimaan Negara

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	05 May 2023 03:59
Last Modified:	17 May 2023 05:54
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1557

Actions (login required)

View Item

Downloads