KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK

NORMA RAHMAWATI, 02118031 (2022) KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
cover.pdf

Download (6MB)
[img] Text (BAB I)
bab I.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB II)
bab II.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB III)
bab III.pdf

Download (4MB)
[img] Text (BAB IV)
bab IV.pdf

Download (4MB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
daftar pustaka dan lampiran.pdf

Download (4MB)

Abstract

Pengujian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai politik ke Mahkamah Agung merupakan kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur tentang pengujian AD/ART partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan suatu perundang-undangan atau tidak, dan menganalisis kewenangan mahkamah agung dalam pengujian AD/ART partai politik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan buku-buku maupun jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini yaitu AD/ART partai politik itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan. hal ini dikarenakan AD/ART tidak memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 Juncto Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang–undangan. Jika dilihat dari sisi Hukum Perdata, AD/ART merupakan undang-undang dikarenakan setiap bentuk kesepakatan antara para pihak dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengujian AD/ART partai politik. Dengan mengedepankan Asas Ius Curia Novit, Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap AD/ART partai politik. Hal ini dilakukan, agar terciptanya kepastian hukum dalam melakukan pengujian terhadap AD/ART partai politik. Kata kunci: pengujian, AD/ART, Mahkamah Agung

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Repository Administrator
Date Deposited: 15 May 2023 01:29
Last Modified: 15 May 2023 01:29
URI: http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1579

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year