NORMA RAHMAWATI, 02118031 (2022) KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN JUDUL) cover.pdf Download (6MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) bab I.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) bab II.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) bab III.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) bab IV.pdf Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.narotama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka dan lampiran.pdf Download (4MB) | 
Abstract
Pengujian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai politik ke Mahkamah Agung merupakan kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur tentang pengujian AD/ART partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan suatu perundang-undangan atau tidak, dan menganalisis kewenangan mahkamah agung dalam pengujian AD/ART partai politik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan 2 jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan buku-buku maupun jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini yaitu AD/ART partai politik itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan. hal ini dikarenakan AD/ART tidak memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 Juncto Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang–undangan. Jika dilihat dari sisi Hukum Perdata, AD/ART merupakan undang-undang dikarenakan setiap bentuk kesepakatan antara para pihak dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengujian AD/ART partai politik. Dengan mengedepankan Asas Ius Curia Novit, Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap AD/ART partai politik. Hal ini dilakukan, agar terciptanya kepastian hukum dalam melakukan pengujian terhadap AD/ART partai politik. Kata kunci: pengujian, AD/ART, Mahkamah Agung
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) | 
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum | 
| Depositing User: | Repository Administrator | 
| Date Deposited: | 15 May 2023 01:29 | 
| Last Modified: | 15 May 2023 01:29 | 
| URI: | http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1579 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
Downloads
Downloads per month over past year