GANTI RUGI TANAH KAS DESA YANG DIATASNYA DIBANGUN GEDUNG SEKOLAH NEGERI SMPN 2 SOCAH KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN

Hikmah Kurniati, 12119021 (2021) GANTI RUGI TANAH KAS DESA YANG DIATASNYA DIBANGUN GEDUNG SEKOLAH NEGERI SMPN 2 SOCAH KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN. Masters thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) cover.pdf Download (8MB)
	Text (BAB I) bab I.pdf Download (4MB)
	Text (BAB II) bab II.pdf Download (4MB)
	Text (BAB III) bab III.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) bab IV.pdf Download (4MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) daftar pustaka dan lampiran.pdf Download (4MB)

Abstract

Gedung Sekolah Menengah Negeri merupakan salah satu bentuk dari kelanjutan jenjang Sekolah Dasar berupa pembangunan gedung untuk kepentingan umum. Tujuan Pembangunan Nasional yang telah tercantum di pembukaan pada Undang-undang 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara. Sekolah merupakan salah satu dari fasilitas umum yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencerdaskan sebagai fungsinya dari media pembelajaran serta untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Barang melaksanakan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama di desa Keleyan pada tahun 2010. Namun lahan yang dipergunakan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut menggunakan lahan yang merupakan tanah kas Desa Keleyan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini dibatasi dengan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Aspek Legalitas Tanah Kas Desa yang digunakan oleh SMPN 2 Socah Kecamatan Socah 2. Apa prosedur serta mekanisme ganti rugi pelepasan tanah kas desa atas pembangunan gedung sekolah SMP Negeri diatas Tanah Kas Desa jika tidak menemukan ganti Tanah Kas Desa yang sama? Berdasarkan rumusan serta analisis, maka hasil dari penelitian ini adalah: Pembangunan Gedung SMPN 2 Socah yang telah menggunakan Tanah Kas Desa Keleyan Kecamatan Socah pada tahun 2010 tidak melalui prosedur Ganti Rugi Tanah Kas Desa yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan konflik antara Desa dan Pemerintah daerah dalam proses penggantian Tanah kas desa pada tahun 2020. Dalam menentukan besaran Ganti Rugi haruslah menguntungkan Desa mengingat tanah kas desa merupakan Aset milik Desa yang dikelola mandiri untuk kepentingan Desa. Maka dari itu meskipun Tanah Kas Desa pembuktiannya hanya dengan letter C dan belum berserifikat tetap memiliki nilai ganti rugi yang tinggi dikarenakan unsur kepentingan umum yang diperhatikan oleh KJPP sebagai variabel dalam menentukan besaran ganti rugi terhadap Tanah Kas Desa sebagai objek pelepasan tanah. Kata Kunci : Tanah Kas Desa , Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	22 Jun 2023 03:10
Last Modified:	13 Jul 2023 04:37
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1644

Actions (login required)

View Item

Downloads