REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI QUASI JUDICIAL DALAM PEMBERANTASAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

SYAIFUL HADI, 02115019 (2019) REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI QUASI JUDICIAL DALAM PEMBERANTASAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.

	Text (HALAMAN JUDUL) halaman judul.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) bab i.pdf Download (395kB)
	Text (BAB II) bab ii.pdf Download (424kB)
	Text (BAB III) bab iii.pdf Download (443kB)
	Text (BAB IV) bab iv.pdf Download (129kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Download (277kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Reformulasi Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai quasi judicial dalam Pemberantasan Persaingan Tidak Sehat”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis keberadaan KPPU, reformulasi kewenangan yang dimiliki oleh KPPU. Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakna Pendekatan perundang-perundang (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan perbandingan (Comperative approach). Hasil dari penelitian ini adalah : 1) ratio legis keberadaan KPPU berdasarkan pada asas welfare state yang telah dianut oleh Indonesia, asas tersebut dilandasi oleh aspek filosofik untuk mewujudkan tujuan Negara dan menegakkan demokrasi ekonomi, aspek yuridis dikarenakan aturan sebelumnya belum memadai, dan aspek sosiologis karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan iklim persaingan usaha terganggu, selain itu KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sehingga bersifat quasi judicial tetapi peradilan yang dimiliki oleh KPPU tidak termasuk kedalam kekuasaan kehakiman. 2) reformulasi kewenangan yang dimiliki KPPU bertujuan untuk memperkuat kedudukan KPPU sebagai penegak hukum satu-satunya dalam hal persaingan usaha, reformulasi yang diinginkan disini adalah terjadinya pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, dengan melepaskan kewenangan peradilannya dan membentuk suatu peradilan khusus dibawah pengadilan negari yang otomatis akan termasuk kedalam ruang lingkup Mahkamah Agung akan membuat kedudukan KPPU dalam penegakan hukum akan semakin kuat. Penelitian ini merekomendasikan, seyogyanya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mempertimbangkan kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administrasi saja, seyogyanya KPPU diberikan penguatan dalam kewenangannya dengan melepaskan kewenangan peradilannya akan membuat KPPU semakin kuat. Kata Kunci : Kewenangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, quasi judicial

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	31 Jul 2024 07:21
Last Modified:	31 Jul 2024 07:21
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/1989

Actions (login required)

View Item

Downloads