PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN

Putri Muthi’ah Mairo, 12223055 (2025) PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN. Masters thesis, UNIVERSITAS NAROTAMA.

	Text (COVER) cover - Putri.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) bab I - Putri.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) bab II - Putri.pdf Download (1MB)
	Text (BAB III) bab III - Putri.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) bab IV - Putri.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka - Putri.pdf Download (1MB)

Abstract

Penyitaan minuta akta notaris memiliki implikasi yang signifikan dalam proses peradilan. Minuta akta sebagai bukti dapat menjadi kunci dalam pembuktian suatu tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyitan dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tipe penulisan yang dipergunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalan penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang,Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus. Dalam peradilan pidana terdapat sistem yang terintegrasi dimana penyidik termasuk didalam sistem tersebut . Penyidik Polri dan PPNS bukanlah organ diluar kekuasaan kehakiman sehingga penyidik berwenang melakukan penyitaan minuta akta notaris yakni memiliki kewenangan atributif. Majelis Kehormatan Notaris wewenangnya terbatas pada persetujuan pengambilan hanya fotokopi minuta akta saja. Penyitan minuta akta notaris berpedoman pada penyitaan dalam pasal 43 KUHAP serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 12April 1986 nomor: MA/Pemb/3429/86 yakni penyitaan dilakukan atas izin dari Ketua pengadilan negeri setempat. Diharapkan pengaturan mengenai kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dan penyidik PPNS dikaji lebih lanjut, karena dapat menimbulkan tarik menarik kewenangan serta undang-undang jabatan notaris dapat diperbarui dan dirumuskan mengenai ketentuan yang spesifik tentang batasan pertanggungjawaban pidana notaris dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi notaris diperlukan ketentuan hukum yang lebih jelas dan kerjasama antar lembaga khususnya Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat suatu aturan tentang ketentuan penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris. Kata kunci : wewenang, penyidikan, penyitaan, minuta akta

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Repository Administrator
Date Deposited:	26 Nov 2025 06:29
Last Modified:	26 Nov 2025 06:29
URI:	http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2241

Actions (login required)

View Item

Downloads